Mengapa Bukan Label Haram?

 

Jakarta– Pembahasan RUU Jaminan Pangan Halal (JPH) diwarnai dengan usulan labelisasi terhadap produk haram, bukan pada produk halal. Alasannya, produk yang diharamkan itu jelas seperti yang disebutkan dalam firman Allah: sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain menyebut nama selain Allah.

Pandangan tersebut antara lain disampaikan KH. Sofyan Yahya, MA, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) provinsi Jawa Barat dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin (1/3) yang mengundang LPPOM MUI dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Namun, direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim MSi., menjelaskan bahwa labelisasi haram praktis tak mungkin diterapkan. Sebab, pertama, kata Lukmanul Hakim, pasti akan menimbulkan penolakan dari kalangan produsen. “Mana ada produsen yang mau produknya disebut haram?,” ujarnya. Alasan kedua adalah, dengan perkembangan teknologi pangan dan food science sekarang ini, kandungan haram telah merasuk ke hampir seluruh produk pangan olahan.  “Dari babi saja bisa masuk ke berbagai makanan mulai dari es krim, marshmallow, youghurt, soft candy, jelly, dll. Apalagi perusahaan sekarang dituntut bagaimana menciptakan variasi pangan yang tidak hanya enak tetapi juga murah,” jelas Lukmanul Hakim, direktur LPPOM MUI dalam kesempatan tanya jawab.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan, produk-produk ini tidak bisa dibedakan dengan kasat mata. Hanya para scientist melalui berbagai penelitian saja yang bisa membedakannya. Tapi tak lantas kemudian poduk yang tidak berlabel halal itu lantas menjadi haram. Produk olahan ini tidak ada status hukumnya atau syubhat. “Di sinilah tugas LPPOM MUI yang didukung dengan tim auditor dan komisi fatwa dalam   membuka tabir hukum yang belum jelas ini”.

[sumber: www.halalmui.org]

Posted in: Berita, Referensi, Undang-undang